REDAKSI KATAKAMI

Ikon

Jurnalisme Yang Layak Dipercaya

Jangan Cuma TNI-POLRI Dong, Bisakah Dan Benarkah Jajaran Polhukkam, Terutama BIN Bersikap NETRAL Dalam Pemilu ?

Kapolri BHD : POLRI Tidak Akan Ragu-Ragu Untuk Melaksanakan NETRALITAS PEMILU 2009

Kapolri BHD : POLRI Tidak Akan Ragu-Ragu Untuk Melaksanakan NETRALITAS PEMILU 2009

JAKARTA (KATAKAMI)  Beruntunglah kami ini bukan aparat TNI atau Polri sebab sepanjang TAHUN POLITIK 2009 ini, seluruh prajurit TNI dan anggota POLRI yang aktif dalam kedinasannya wajib hukumnya untuk NETRAL. Atau istilah yang lebih keren lagi, menjaga NETRALITAS dalam Pemilu.

Bahkan untuk memangku jabatan sebagai Kapolri disaat seperti inipun, alangkah tak enaknya. Termasuk jika menjadi Pejabat Teras Polri.

Kami dengar dari sebuah sumber, begitu masa kampanye terbuka dimulai maka setiap hari para Pejabat Penting di Jajaran Kepolisian ini tidak boleh ada yang “absen” dari rapat-rapat penting bersama Kapolri BHD untuk terus memantau jalannya pengamanan Pemilu di seluruh Indonesia.

Sumber menyebutkan bahwa di salah satu lantai di Gedung Utama Mabes POLRI, terdapat ruang dapat yang sangat “canggih” karena dari sanalah biasanya Kapolri bersama Pejabat Teras Polri menghubungi para Kapolda di seluruh wilayah Indonesia untuk berkomunikasi langsung melalui “teleconference”.

Fasilitas “teleconference” yang dimanfaatkan bila pejabat setingkat Kapolri ingin memantau situasi di berbagai daerah, tetapi dimungkinkan juga untuk langsung melihat situasi di berbagai titik (lokasi) di daerah-daerah.

Sehingga ketika POLRI bicara soal NETRALITAS maka mau tak mau komitmen untuk netral itu memang akan mereka tepati.

Presiden SBY Diapit oleh Panglima TNI Jenderal Joko Santoso & Kapolri Jenderal BHD. Presiden SBY telah memerintahkan TNI / POLRI untuk bersikap NETRAL dalam Pemilu 2009

Presiden SBY Diapit oleh Panglima TNI Jenderal Joko Santoso & Kapolri Jenderal BHD. Presiden SBY telah memerintahkan TNI / POLRI untuk bersikap NETRAL dalam Pemilu 2009

 

TNI juga sangat serius mengaplikasikan di lapangan komitmen untuk menjaga NETRALITAS itu. Percaya atau tidak, jajaran TNI di daerah justru sudah lebih dahulu melakukannya.

Kami punya satu kisah nyata yang dialami oleh seorang sahabat baik yang menjadi Ketua Umum Partai Politik tertentu. Sudah sejak bulan Januari 2009 ia aktif berkunjung ke berbagai daerah untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi demi pemenangan Pemilu. Terutama karena partai mereka adalah partai baru yang bisa jadi akan direken sebagai “anak bawang oleh parpol-parpol besar.

Ceritanya pada suatu kesempatan, sahabat baik kami ini berkunjung ke Tual, Maluku. Lapangan terbang yang bisa digunakan hanyakan Lanud TNI AU di wilayah terdekat dengan daerah Tual, Maluku.

Walau partai mereka baru tetapi “popularitas” dari sang Ketua Umum memang tak bisa dianggap sepele. Tak disangka-sangka, kedatangan sang Ketua Umum ke daerah terpencil itu disambut oleh para tetua adat dan hebatnya lagi sudah dipersiapkan upacara penyambutan ala “adat” setempat.

Tetapi upacara penyambutan ala adat tadi dipersiapkan di Lanud TNI AU tadi. Begitu pesawat landing di landasan pacu dan dari balik kaca sang Ketua Umum melihat bahwa rombongan tetua adat yang akan menyambutnya sudah bersiap menggelar upacara resmi, sang Ketua Umum langsung merasa terharu.

Penyambutan yang sangat tulus itu begitu mengejutkan dan diluar dugaan. Cepat-cepat ia merapikan pakaian dan mengenakan JAS PARTAI yang menjadi seragam parpol yang dipimpimnya.

Akan tetapi alangkah terkejutnya ia karena pintu pesawat tak kunjung dibuka. Lalu tiba-tiba, ada petugas Lanud yang naik ke pesawat dan mohon izin untuk bicara sejenak dengan sang Ketua Umum.

Ternyata sang Ketua Umum tidak diperkenankan menggunakan JAS PARTAI yang menjadi seragam resmi parpolnya untuk turun dari pesawat dan menemui rombongan tetua adat yang sudah bersiap menyambut secara resmi.

Sang Ketua Umum langsung naik pitam dan menganggap bahwa larangan itu sangat tidak manusiawi. Tetapi keputusan akhirnya tetap sang Ketua Umum itu tidak diperbolehkan memakai JAS PARTAI yang menjadi seragam resmi parpolnya untuk keluar menemui para penyambut dan pendukung parpolnya.

Sang Ketua Umum menghubungi KATAKAMI dari Tual, Maluku untuk melampiaskan kekesalannya atas larangan dari jajaran TNI AU.

Tetapi sahabat kami ini menjadi lebih terkejut karena ternyata kami justru menyambut baik dan bahkan memuji sikap atau kebijakan dari Jajaran TNI AU di Lanud Tual, Maluku.

Kami katakan kepada sahabat kami yang mendadak jadi “tak betah” di ibukota sebab harus keliling ke semua daerah untuk misi pemenangan Pemilu, “Larangan itu tidak salah. Justru mereka benar. Sebab kau kan menumpang untuk bsia mendarat di Pangkalan Udara TNI AU, artinya tempat yang menjadi landasan pacu pendaratan pesawatmu adalah wilayah resmi TNI AU.

Fasilitas TNI memang tidak diperbolehkan untuk berubah warna bagaikan “LASKAR PELANGI”. Tidak perlu marah sebab itulah yang namanya NETRALITAS PEMILU” kata KATAKAMI kepada sahabat kami itu.

Bayangkan jika seluruh parpol dengan seragam dan warna khas parpol mereka menghiasi, meramaikan dan menyibukkan berbagai fasilitas dan wilayah kedinasan TNI / POLRI ?

Menkopolkam Widodo AS & Kepala BIN Sjamsir Siregar, keduanya adalah anggota TIM SUKSES SBY tahun 2004

Menkopolkam Widodo AS & Kepala BIN Sjamsir Siregar, keduanya adalah anggota TIM SUKSES SBY tahun 2004

 

Semua pihak mewajibkan TNI / POLRI untuk NETRAL. Maka, semua cara yang muaranya adalah untuk menjaga NETRALITAS TNI / POLRI dalam Pemilu 2009 ini memang harus dilakukan secara baik dan bertanggung-jawab.

Dan seluruh Parpol juga jangan menyeret-nyeret TNI / POLRI untuk menjadi tak karuan “warnanya”. Sebentar ditarik ke sana, sebentar di tarik ke sini, dan setiap tarikan demi tarikan itu dilayani ternyata permukaan diri TNI / POLRI menjadi  tak seperti biasanya.

Mari, kita beri dukungan yang penuh kepada TNI / POLRI untuk sungguh-sungguh membuktikan NETRALITAS mereka dalam Pemilu 2009.

Dan sebenarnya, jangan cuma TNI / POLRI yang diwajibkan untuk NETRAL dan diawasi secara sangat ketat.

Menkopolhukkam Widodo AS memimpin "Armada" Polhukkam untuk rapat di Komisi I DPR-RI

Menkopolhukkam Widodo AS memimpin "Armada" Polhukkam untuk rapat di Komisi I DPR-RI

 

Yang tidak kalah pentingnya untuk diwajibkan bersikap NETRAL dan perlu sangat diawasi “geraknya” adalah Jajaran Kementerian Polhukkam secara keseluruhan.

Artinya, dari mulai Menkopolhukam Widodo AS, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sjamsir Siregar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prof Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri (Menlu) Nur Hassan Wirayuda, Menteri Hukum & HAM Andi Matalatta, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Bayangkan, betapa “hebat, luas dan kokohnya” pengaruh dari Jajaran Polhukam ini.

Jadi jika mau bicara soal NETRALITAS PEMILU, jangan cuma hanya TNI / POLRI saja yang “dikejar-kejar” bahwa mereka wajib sewajib-wajibnya netral.

Perhatian banyak orang, terutama pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh banyak pihak yang semata-mata ditujukan kepada Jajaran TNI / POLRI.

Bisa jadi saat ini “telinga” Kapolri BHD dan Panglima TNI Djoko Santoso sudah sangat “panas” mendengar seruan-seruan bahwa TNI / POLRI harus begini, harus begini, jangan begini atau jangan begitu dalam kerangka acuan NETRALITAS PEMILU tadi.

Memang, dari seluruh Departemen atau Instansi Pemerintah, ada beberapa INSTANSI yang pasti punya “armada lengkap” sampai ke semua wilayah di nusantara ini. Apalagi yang secara hierarki, memang memiliki struktur organisasi yang berjenjang.

Jangankan POLRI atau TNI, Jaksa Agung Hendarman Supandji saja punya anak buah sampai ke pelosok-pelosok sebab struktur keorganisasiannya mencakup Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan ada Cabang Kejaksaan Negeri.

Sehingga yang perlu disadari adalah “BERSAMA KITA BISA” mengawasi ramai-ramai gerak laku dari seluruh Jajaran Polhukam ini.

Atas nama cinta kepada bangsa dan negaralah, maka semua pandangan yang sangat fokus seperti ini disampaikan agar proses demokratisasi di Indonesia berjalan secara baik, benar dan menghormati asas keadilan tadi.

Fairness. Ya, berlakulah adil kepada semua anak bangsa di republik ini. Netralitas adalah harga mati bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik. Yaitu masa depan yang akan tercipta lewat pelaksanaan agenda politik Pemilu 2009 ini.

Netralitas Pemilu 2009 ini, jangan cuma basa-basi dan tanpa bukti dari seluruh Jajaran POLHUKKAM.

 

(MS)

Filed under: Uncategorized, ,

KATAKAMI.COM

TULISAN UTAMA DI KATAKAMI

%d blogger menyukai ini: