REDAKSI KATAKAMI

Ikon

Jurnalisme Yang Layak Dipercaya

Bila Tak Berjodoh Dengan Prabowo, Tak Usah Dipaksakan. Agar Mega Bisa Buat Perubahan Indonesia Jadi Lebih Baik Dan Sembako Murah, Pilih Cawapres Lain

TULISAN UTAMA DI WWW.KATAKAMI.COM

Jakarta 15/5/2009 (KATAKAMI)  Kabar tentang kurang sehatnya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, mau tak mau pasti membuat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi kepikiran juga. Di tengah sedang alotnya pembahasan seputar kandidat calon wakil presiden (cawapres), TK – begitu Taufiq Kiemas biasa dipanggil – justru harus istirahat di rumah sakit. TK, sang politisi ulung ini memang jago dalam melobi antar lintas partai.

Ia dan Megawati Soekarnoputeri menjadi pasangan yang saling melengkapi. Tapi tak apa, walau TK harus dirawat di rumah sakit … toh Megawati tetap memiliki “ring satu” atau orang-orang terdekat yang sangat amat dapat dipercaya dan diandalkan.

Sebutlah misalnya, Theo Syafei, Panda Nababan, Sabam Sirait, Mangara Siahaan, Tjahyo Kumolo, sang puteri tunggal yang cantik Puan Maharani, dan tentu saja Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung.

Tawar-menawar politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tampaknya sangat sulit sekali mencapai kata kesepakatan.

Tapi tidak apa, Megawati pasti akan mampu menghadapi dan mengatasi situasi seperti ini. Sebab, pengalaman hidup dari Putra-Putri Soekarno yang sarat dengan kepedihan, kepahitan dan kegetiran yang teramat dalam selama puluhan tahun, pasti membuat mental dan sisi kejiwaan dari Megawati menjadi kokoh setegar batu karang.

Tidak usah dibuat dalam rumusan berliku untuk urusan koalisi politik. Sederhana saja, kami punya sekian persen suara dan anda punya berapa persen suara ?

Jika dari segi prosentase perolehan suara saja sudah bisa dilihat seberapa besar perbedaannya, maka logikanya pihak yang memiliki suara terendah harus legowo untuk menduduki posisi kandidat CAWAPRES.

Bisa jadi saat ini, Megawati sudah sangat jengkel.

Mengapa susah sekali untuk mencapai kata kesepakatan ? Padahal perolehan suara dari PDI Perjuangan tidak kecil-kecil amat. Angka yang diperoleh PDI Perjuangan dari hasil Pemilu Legislatif 2009 adalah 14 persen lebih.

Sangat wajar dan sungguh bisa dimengerti mengapa Megawati memegang dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kandidat cawapres yang akan “dipinangnya”.

Betul, ada fenomena dimana Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sedang naik daun dan sangat mengakar di kalangan petani, buruh dan nelayan.

Artinya, untuk bisa menyumbangkan suara kepada Megawati sebagai Capres maka sumbangan suara itu akan benar-benar ada secara nyata masuk ke kantong Megawati saat Pilpres nanti.

Tetapi yang jadi permasalahan disini adalah, janganlah ada persyaratan-persyaratan dalam kondisi berlapis dan berjenjang. Dalam arti kata, persyaratan itu sangat banyak dan belum tentu bisa diakomodir semua.

Ingat, yang akan dihadapi dalam Pilpres mendatang adalah pihak penguasa.

Seandainya saja Megawati memang cerdik dan masih tetap tangguh sebagai pribadi yang tahan banting dalam situasi yang sesulit apapun maka dalam hitungan waktu yang sangat sempit ini, lebarkan lobi dan dialog kepada pihak lain yang potensial untuk menjadi kandidat Cawapres.

Ada 2 nama yang layak dipertimbangkan yaitu Jenderal Polisi SUTANTO dan Suryadharma Ali.

Ini figur-figur yang relatif sangat aman, cakap, bermutu dan pasti bisa menyumbangkan suara untuk Megawati dalam meraih kemenangannya.

Dalam struktur kepartaian PKS (Partai Keadilan Sejahtera), ada satu nama yang bisa dijadikan mediator untuk menjajaki koalisi instan yang berkualitas yaitu Mantan Wakapolri Komjen. Polisi Purnawirawan Adang Darajatun.

Megawati mengenal baik figur Adang Darajatun. Buka komunikasi di saat-saat terakhir dengan PKS lewat figur Adang Darajatun. Benang merah yang bisa ditarik jika figur Adang Darajatun yang dijadikan jembatan penghubung adalah dibidiknya nama Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto untuk menjadi kandidat Cawapres Megawati.

Win win solution bisa ditawarkan kepada PKS yaitu menyangkut jatah kursi kabinet !

Ya memang, konsekuensi dari terjalinnya sebuah koalisi adalah pemberian jatah kursi kabinet toh ? Walau bukan tokoh penting dari PKS yang duduk sebagai cawapres tetapi dari untaian benang merah yang terurai dari semua penjajakan tadi, maka PDI Perjuangan pasti akan tahu harusd bagaimana menggodok koalisi lintas batas seperti itu.

Figur lain yang bisa dilirik dengan cepat adalah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali.

Apakah Megawati bisa menyesuaikan diri dan memang merasa menemukan daya tarik berupa “CHEMISTRY” antara naluri politiknya dengan SDA (Suryadharma Ali, red) ?

 

Sayang, perolehan suara PDIP tidak menembus angka dua digit yaitu 20 %, yang memungkinkan Megawati memilih dengan bebas.

Masih ada waktu beberapa jam ke depan. Pikirkan baik-baik agar jangan “WESTING TIME” alias menyita banyak waktu tanpa ada hasil yang berarti.

Kalau memang tidak jodoh, percuma dipaksakan.

Kalau memang tidak jodoh, maka sebanyak atau dibuat sangat sedikit sekalipun persyaratan koalisi itu, tetap sulit bersatu.

Megawati tak perlu tertekan atau terpojok bahwa seolah-olah hanya Prabowo Subianto satu-satunya kandidat CAWAPRES. Walau tak berjodoh, persahabatan dan persaudaraan sejati bisa tetap dijalin.

Begitu juga dengan figur Sri Sultan Hamengku Buwono ke X. Sebagus apapun performa politik dari Raja di Kesultanan DIY ini tetapi faktanya akan terbentur pada angka suara yang bisa disumbangkan.

Megawati tak punya pilihan lain selain memilih figur yang bisa menghasilkan sumbangan suara sebagai persyaratan mengikuti Pilpres 2009.

Ibu, tetapkan hati dan pilihlah salah satu yang tidak akan membuat Ibu menyesal di kemudian hari ….

Ibu, tetapkan hati dan kerahkan semua kemampuan lobi politik yang terbaik di menit-menit terakhir ini …

Pertimbangkan segala sesuatu yang patut dapat diduga akan digunakan oleh pihak lawan untuk menjatuhkan atau melakukan pembunuhan karakter, apalagi jika menyangkut seribu satu macam kasus dalam kehidupan kita ini.

Bukan berarti Megawati atau Prabowo yang terlilit kasus hukum.

Tetapi harus diwaspadai bahwa patut dapat diduga akan ada serangan khusus yang hendak dipaksakan untuk menghantam benteng pertahanan Megawati saat melangkah maju ke gelanggang pertarungan Pilpres 2009.

Selamat memilih, Ibu …

Rakyat pemilih yang sudah memberikan suaranya untuk memilih PDI Perjuangan pada Pemilu Pilpres 2009 lalu, tentu ingin agar Ibu memang bisa dengan aman dan lancar mengikuti Pilpres 2009.

Pilihlah yang “cantik” karena pemimpin perempuan akan lebih peka dalam mengatasi permasalahan hidup di di tengah-tengah bangsa kita. Semoga kabar Ibu Megawati baik-baik karena sudah lama tak bersua. Betapa sulitnya waktu untuk bisa bertemu tetapi kami maklum karena padatnya agenda penting yang harus dilakukan oleh seorang Ketua Umum Partai Politik sebesar PDIP.

Sulitnya bertemu Megawati, sama sulitnya seperti kesulitan kami untuk bisa bertemu isteri dari Almarhum Munir, SUCIWATI. Sudah lebih dari 2 minggu mencari waktu temu tetapi belum ada hari baik bulan baik.

Terakhir berbicara dengan SUCIWATI, katanya “Kasus pembunuhan suamiku harus dituntaskan, jangan sampai tidak !”.

Baiklah Ibu, kami merindukan senyuman Ibu di tengah kepusingan politik seperti ini.

Ibu senyum disana, kami senyum disini, dengan satu harapan, “Jangan Salah Pilih !”

 

(MS)

Filed under: Uncategorized, ,

Ke Dalam Penjara Aung San Suu Kyi Ternyata Kembali & Jenderal Than Swe Yang Pongah Seakan “Menang”

Jakarta 14/5/2009 (KATAKAMI)  Rasanya di hari yang hampir bersamaan, secara berturut-turut terdengar kabar yang secara tidak langsung saling berkaitan. Kabar pertama adalah ketidak-yakinan Pemerintah Thailand bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN & Asia Timur yang harusnya dilakukan bulan Juni mendatang, bisa terlaksana sesuai jadwal. Tentu dunia internasional sudah mengetahui bahwa situasi keamanan dalam negeri di Thailand memang cukup memprihatinkan sejak setahun terakhir akibat bongkar pasang kepemimpinan yang tak berkesudahan di Thailand.

Kabar lainnya yang menyusul setelah itu adalah tentang penahanan Tokoh Oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dijebloskan ke dalam penjara dan awal pekan depan akan mulai diadili.

Seperti yang dilaporkan Radio Voice Of America (VOA), pengacara dari pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi mengatakan pihak berwajib Birma telah membawa kliennya  ke tahanan dan dituduh melanggar persyaratan  tahanan rumahnya.

Pemenang hadiah Nobel yang berusia 63 tahun itu dibawa dari rumahnya hari Kamis dan dimasukkan ke Penjara Insein Rangun, dimana pihak berwajib mengatakan peradilannya akan mulai Senin (18/5/2009) depan.

Pengacara Kyi Win mengatakan kasus tersebut berhubungan dengan kunjungan tanpa izin pekan lalu oleh seorang warga Amerika ke rumah Aung San Suu Kyi.  Ia mengatakan warga Amerika itu, John Yettaw, juga akan didakwa karena memasuki zona terlarang.

Yettaw ditahan oleh polisi setelah ia memasuki rumah Aung San Suu Kyi dengan berenang menyeberangi danau dan tinggal disana selama dua hari.

Peradilan itu diadakan pada saat yang genting bagi Aung San Suu Kyi yang telah ditahan selama 13 dari 19 tahun terakhir. Peradilan tersebut dapat mengakibatkan perpanjangan penahanannya lagi, yang akan habis pada akhir bulan ini.

Kedua kabar ini memang tidak berhubungan secara langsung tetapi disaat mendengar kabar bahwa Aung San Suu Kyi “pindah lokasi” dari tahanan rumah ke tahanan yang sesungguhnya yaitu didalam jeruji besi, maka ingatan siapapun akan tertuju kepada negara-negara anggota ASEAN yang menjadi “rekan seperjuangan” yaitu sesama anggota ASEAN dengan Myanmar.

Sikap keras kepala dari Jenderal Senior Than Swe sebagai pemimpin tertinggi Junta Militer Myanmar, mau tak mau menjadi beban moral yang sangat besar bagi seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia tentunya.

Ibaratnya orang berteriak, maka untuk permasalahan Aung San Suu Kyi ini semua pihak (terutama ASEAN) seakan-akan sudah sekuat tenaga berteriak agar Junta Militer Myanmar menepati dan melaksanakan “ROAD MAP TO DEMOCRACY” atau peta jalan menuju demokratisasi.

Suu Kyi menjadi tahanan rumahpun, semua pihak sangat menyayangkan dan terus mendesak agar ia bisa dibebaskan dari status tahanan rumah. Nah, sekarang situasinya bukan justru membaik tetapi malah semakin buruk.

Padahal hanya dalam hitungan hari ke depan, idealnya status tahanan rumah bagi Suu Kyi akan berakhir. Namun garis tangan Suu Kyi tampaknya tidak akan berubah jauh yaitu dari tahanan ke tahanan. Cuma bedanya, selama ini menjadi tahanan rumah maka sekarang menjadi tahanan yang sesungguhnya didalam penjara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya sudah terus secara konsisten “menekan secara halus” agar Junta Militer Myanmar bersedia melakukan reformasi politik dengan cara membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

Sekjen PBB Ban Ki Moon bolak-balik mengutus Ibrahim Gambari sebagai Pejabat Utusan Khusus PBB untuk datang menemui Suu Kyi.

Bulan Februari 2009 lalu misalnya, pemenang hadiah Nobel itu meminta agar Gambari menyampaikan pesannya agar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tidak usah berkunjung ke Myanmar sebelum ia bersama tahanan politik yang lain dibebaskan.

Jurubicara PBB yang berkedudukan di Myanmar menggambarkan bahwa pertemuan Suu Kyi dan Gambari pada bulan Februari di Wisma Negara di Rangoon itu berjalan dengan sangat signifikan dan diakui ada langkah maju. Padahal sempat, di ahun 2008 lalu Aung San Suu Kyi tidak mau bertemu Gambari dengan alasan upaya Gambari selama ini tidak efektif.

Kini, entah apa yang akan menjadi reaksi dan pernyataan resmi dari PBB setelah Suu Kyi bukannya dilepaskan tetapi malah dijebloskan ke dalam penjara.

Satu-satunya harapan yang memiliki legitimasi dan kekuatan formil untuk menekan Myanmar hanyalah PBB.

Dengan dijebloskannya Suu Kyi ke dalam penjara dan siap untuk diadili, Ban Ki Moon harus mencari formula diplomasi dalam bentuk yang lain agar legitimasi dan kekuatan formil di tangan PBB itu tidak menjadi sia-sia.

Apa gunanya PBB alias UN mengirim Ibrahim Gambari berkali-kali ke Rangoon untuk menemui Suu Kyi, kalau ternyata kunjungan itu tidak membuahkan hasil apapun yang menjadi langkah maju yang benar-benar maju ?

Sangat wajar jika Suu Kyi dikabarkan pesimis terhadap gaya diplomasi PBB yang lentur dan tak ampuh untuk membuat sikap pongah Junta Militer Myanmar menjadi kendur.

Bagaimana mungkin, ada sebuah organisasi yang mewadahi negara-negara di muka bumi ini, tak mampu mengurusi sebuah permasalahan pelik yang mengangkangi persoalan hukum, HAM dan demokrasi ?

 

Dan satu hal yang juga menarik untuk dicermati, siapa sebenarnya pria berkewarga-negaraan Amerika Serikat yang datang mengunjungi Aung San Suu Kyi dengan cara berenang menyeberangi danau agar bisa mencapai rumah Suu Kyi.  John Yettaw, bahkan sampai menginap 2 hari di rumah Suu Kyi yang jelas-jelas ditetapkan sebagai zona terlarang oleh Junta Militer Myanmar.

Hanya tinggal setengah bulan lagi, masa tahanan rumah untuk Suu Kyi berakhir tetapi datang “musibah” seperti ini !

Jika John Yettaw itu adalah rekan atau sahabat Suu Kyi maka yang harus dipertanyakan kepada dirinya adalah, “Mengapa melakukan tindakan nekat ini ditengah semakin menguatnya desakan semua pihak agar Suu Kyi bisa secepatnya menghirup udara segar ?”

Apakah patut dapat diduga ada konspirasi yang hendak memancing di air keruh, dimana pihak-pihak yang tidak menginginkan Suu Kyi bebas dari masa kelam penahanannya yang sudah berjalan selama 13 tahun ini, sengaja merekayasa sebuah kenekatan yang konyol ini ?

Tetapi mengingat tamu itu diizinkan Suu Kyi menumpang di rumahnya selama 2 hari, paling tidak antar mereka memang saling mengenal. Lalu pertanyaannya, mengapa Suu Kyi melakukan membiarkan hal semacam ini terjadi pada dirinya ?

Ia menganggap langkah dan gaya diplomasi PBB selama bertahun-tahun ini tidak efektif !

Tetapi, jika Suu Kyi mau lebih bijaksana, dalam menghadapi tipikal rezim yang otoriter dan patut dapat diduga memang mengidap “tuna rungu politis” maka jalan terbaik yang harus dilakukan untuk sementara waktu adalah mengikuti gendang permainan Junta Militer Myanmar.

Barangkali Suu Kyi tidak yakin bahwa dunia internasional peduli kepada dirinya !

Kalau benar Suu Kyi tidak yakin bahwa dunia internasional sungguh sangat peduli kepada dirinya yang terpasung dalam ranjau rezim penguasa Myanmar, hal ini sangat memprihatinkan.

Apakah Suu Kyi sudah kehilangan semangat, keberanian dan sikap optimisme sehingga membuat dirinya menjadi masa bodo dan terdorong untuk menantang alias membangkang dari aturan-aturan kaku dari Junta Militer Myanmar ?

Pasti Suu Kyi mengetahui bahwa ia tidak boleh menerima tamu tanpa izin, apalagi membiarkan tamu asing menginap di zona terlarang seperti itu. Namun, Suu Kyi mengizinkan !

Jika Suu Kyi memang sudah sangat apatis dan sekarang berbalik untuk menantang balik Junta Militer Myanmar, maka bisa dipahami jika perempuan pemberani ini tak gentar berhadapan dengan proses hukum yang akan digelar awal pekan depan terhadap dirinya.

Dan rekan yang mengunjungi Suu Kyi dengan cara berenang itu, sungguh gegabah dan bisa dituding sebagai biang kerok yang ingin mengacaukan semua upaya melepaskan Suu Kyi dari tahanan rumahnya.

Setidaknya, ini menjadi sebuah masukan yang sangat berarti untuk Pemerintahan Presiden Barack Obama, yang selama ini memang dikenal dan diakui konsistensi AS dalam menyerukan tegaknya demokrasi di Myanmar (khususnya desakan agar Junta Militer Myanmar melepaskan Aung San Suu Kyi).

Sungguh sangat ironis, sebab disatu pihak AS mendesak agar Suu Kyi dibebaskan, tapi kini … di pihak lain, ada seorang warga AS yang bertindak gegabah dan membuat pemimpin oposisi Myanmar itu harus mendekam lagi di penjara karena kenekatan sang tamu.

Walau KTT ASEAN tampaknya akan tertunda lagi di Thailand pada bulan Juni depan, diharapkan seluruh negara anggota ASEAN meluangkan waktu khusus untuk memonitor secara dekat peradilan yang akan digelar terhadap Aung San Suu Kyi pada awal pekan depan.

PBB juga harus cepat mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri dan memantau langsung perkembangan proses persidangan itu (dari awal hingga akhir masa persidangan).

Waktu cepat terasa cepat berlalu. Tetapi, berlalunya sang waktu seakan tak berarti dan tak meninggalkan buah apapun dari upaya diplomasi PBB selama ini.

Sebab, permasalahan Aung Suu Kyi seakan kembali ke TITIK NOL !

Poor Suu Kyi.

Ya, betapa malang nasib Aung San Suu Kyi …

 

(MS)

Filed under: Uncategorized, , ,

Ampun Gusti, Satpamnya Kandidat Cawapres SBY (Boediono) Menabok Kepala Wartawan SCTV Sampai Bocor Berdarah-Darah. Sadis Sekali, Merasa Paling Jago Ya ?”

 TULISAN UTAMA DI WWW.KATAKAMI.COM & WWW.KATAKAMI.VOX.COM

 

 

Jakarta 14/5/2009 (KATAKAMI) Entah dari mana harus memulai tulisan seputar keprihatinan kami tentang aksi kekerasan yang kembali terjadi pada wartawan di Indonesia. Hanya dalam hitungan jam ke depan, Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan bahwa dirinya akan memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono untuk menjadi Calon Wakil Presiden (CAWAPRES) untuk maju ke Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden (Pilpres) tanggal 8 Juli 2009 mendatang.

Insiden kekerasan justru terjadi di Bank Indonesia, yang dipimpin oleh Boediono.

Insiden kekerasan itu mengakibatkan bocornya dan sampai berdarah-darah dari kepala dari rekan tercinta kami, Carlos Pardede dari SCTV.

Dan sejenak, mari … kami ajak anda untuk membaca berita yang terkait insiden ini yang termuat di http://www.liputan6.com

Liputan6.com, Palu: Puluhan jurnalis dari media cetak dan elektronik di Palu, Sulawesi Tengah, berunjuk rasa ke kantor Bank Indonesia (BI) Palu, Kamis (14/5). Mereka menggelar aksi solidaritas untuk memprotes kekerasan yang dilakukan satpam BI pusat kepada reporter SCTV Carlos Pardede.

Mereka membawa selebaran dan pamflet yang bertuliskan protes dan kecaman atas kekerasan yang menimpa Carlos hingga masuk rumah sakit. Di depan kantor BI, wartawan menggelar orasi damai yang intinya menuntut agar pihak BI memberi sanksi tegas kepada oknum satpam bersangkutan.

Dalam aksi ini, para wartawan juga mengumpulkan kartu identitas pers serta peralatan liputan di depan pintu masuk BI sebagai bentuk protes atas kekerasan terhadap wartawan. Selama aksi mereka juga menutup mulut dengan menggunakan lakban.

Menanggapi aksi tersebut, pihak BI Palu yang diwakili staf humasnya, Ilham, meminta maaf atas tindakan oknum petugas keamanan BI pusat. Ilham berharap peristiwa ini tidak akan terjadi di Palu maupun daerah lain.

Ya memang, itu dilakukan oleh tangan-tangan jajaran satpam semata. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah satuan tugas pengamanan bagian dalam Bank Indonesia tersebut, berhak melakukan kekerasan brutal kepada JURNALIS ?

Tanpa bermaksud untuk mendeskreditkan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, insiden kekerasan ini akhirnya menjadi tamparan tersendiri bagi calon “pengantin politik” SBY – Boediono, yang rencananya akan mendeklarasikan ijab kabul politik mereka pada hari Jumat (15/5/2009).

Boediono pribadi, adalah sosok yang rendah hati dan pendiam.

Ia cenderung tidak banyak bicara tetap gigih untuk bekerja sangat keras di bidang perekonomian.

Tetapi insiden di Bank Indonesia, adalah sesuatu yang harusnya direspon oleh Boediono secara cepat dan baik. Paling tidak, ia berbicara kepada wartawan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Atau, kalau bukan Boediono yang muncul, maka Jajaran Direksi Bank Indonesia bisa menjadi “jurubicara” untuk menyampaikan permohonan maaf yang resmi.

Tetapi, permohonan maaf itu tidak ada dari jajaran petinggi Bank Indonesia. Yang marak di media massa adalah berbagai aksi solidaritas dari kalangan jurnalis di berbagai daerah.

Dan tulisan ini adalah bentuk solidaritas dan keprihatinan kami yang sangat mendalam.

Kami berbicara bukan cuma untuk satpan-satpam Bank Indonesia yang patut dapat diduga menghalalkan tindakan brutal tidak manusiawi dalam menjalankan tugasnya.

Satpam pula !

Inilah Indonesia, terjadi pergeseran kultur di negeri ini. Sebab, kalangan sipil mendadak sontak berubah menjadi lebih militer dari militer itu sendiri. Disaat TNI sudah tampil begitu reformis dan sangat merakyat, sekarang justru kalangan sipil yang sok militeristis.

Sekali lagi, Satpam pula !!!

Kami teringat pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara beberapa bulan lalu saat bertemu dengan KATAKAMI.COM di Gedung Dewan Pers bahwa pemerintahan SBY adalah masa yang paling buruk dalam sejarah perjalanan bangsa terhadap kebebasan, kemerdekaan dan keselamatan PERS NASIONAL.

Sehingga, lanjut Leo Batubara, jika pada akhirnya SBY maju dalam Pilpres 2009 maka PERS NASIONAL harus siap-siap untuk tetap (bahkan bisa jadi lebih parah kondisinya) jika nanti yang menang adalah SBY.

Sekarang, terjadi insiden kekerasan yang justru terjadi “di dalam pekarangan rumah” dari Bank Indonesia yang dipimpin oleh Boediono, kandidat Cawapres SBY.

Mengapa begitu susah bagi aparat atau petugas di kalangan PEMERINTAHAN ini untuk menghargai JURNALIS yang bertugas di lapangan atau menunjukkan eksistensi dirinya dalam karya-karya jurnalistik ?

Yang tak senang dengan kritikan dari KATAKAMI.COM misalnya (terutama yang punya borok, aib atau dugaan pelanggaran hukum) maka dengan sangat brutal adn biadab … bisa terus menerus melakukan teror, tekanan, intimidasi dan pengrusakan terhadap SITUS KATAKAMI dan semua blog KATAKAMI yang tersebar dibeberapa tempat.

Yang tak senang dengan ketegasan dan ketangguhan Carlos Pardede dalam meliput di Bank Indonesia misalnya, jajaran satpan bisa main gebuk saja seenak jidatnya !

Harusnya, sebelum menggebuk kepala Carlos Pardede, jajaran satpan itu perlu uji coba dengan menggebuk kepala mereka sendiri sampai bocor dan berdarah-darah. Rasakan dulu brutalisme itu, baru lakukan kepada orang lain.

Ada kalimat bijak yang mengatakan, “Lakukanlah, apa yang anda inginkan agar orang melakukan itu kepada anda. Dan jangan lakukan, apa yang anda tidak inginkan agar orang lain melakukan itu kepada anda !”.

Intinya, jangan melakukan tindakan apapun yang merugikan, mencelakai, merampas hak-hak dan berlaku brutal dengan cara apapun juga, jika anda memang tidak ingin semuanya itu mendatangkan dampak atau resiko tersendiri.

Sakit yang paling akut dari sejumlah Pejabat, Aparat Negara dan sekarang … jajaran satpan di Bank Indonesia adalah … patut dapat diduga, enteng saja melakukan kekerasan, brutalisme dan semua perbuatan tercela kepada orang lain (termasuk kepada PERS NASIONAL). Tetapi nanti jika dipermasalahkan, atau bahkan diproses secara hukum, patut dapat diduga akan berkelit, berkilah, dan bisa jadi makin brutal agar jangan sampai terseret ke muka hukum.

Hargailah wartawan !

Sebab wartawan itu bukan binatang. Wartawan juga bukan sampah busuk !

Sembarangan saja, dan seenaknya saja, jika ada yang mempermalukan wartawan dengan sangat buruk dan melanggar ketentuan hukum.

Kami mengecam dengan keras insiden kekerasan yang mencelakai rekan seperjuangan kami, CARLOS PARDEDE.

Tolong, Bank Indonesia bersuara dengan penuh ketulusan dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Jangan sok diam dong. Enak saja !

Ente sudah mencelakai wartawan, kok malah sok adem ayem !

Siapapun juga penguasa, pejabat dan pimpinan di muka bumi ini, hendaklah mereka bekerjasama dengan sangat baik kepada semua JURNALIS. Jangan perlakukan JURNALIS dengan sangat tidak manusiawi. Pakai akal dong kalau bertugas. Selain itu, pakai otak dan hati yang bersih.

Sehingga, dalam menjalankan semua tugas-tugas pengabdiannya di republik ini, setiap anak bangsa dapat saling bekerja sama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Carlos, kami ikut berduka untuk kau !

Jangan pernah takut atau ragu untuk mempermasalahkan ini ke muka hukum. Jalani dulu pengobatan sebaik mungkin agar kondisi kesehatan bsia pulih kembali.

Baru setelah itu, susun langkah untuk mengajukan ini ke muka hukum. Tentu, setelah terlebih dahulu melaporkannya secara resmi ke Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Komnas HAM.

Tak cuma berduka, kami sangat marah dan mengutuk sekeras-kerasnya siapapun juga di muka bumi ini yang memperlakukan wartawan seenaknya saja.

Didalam diri kami, mengalir darah WARTAWAN. Wartawan yang independen. Wartawan yang konsisten dalam menjalankan tugas yang berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan.

Hanya ada satu kata untuk menutup tulisan ini, LAWAN !

 

(MS)

Filed under: Uncategorized, , ,

Mengapa Jabatan Kapolri & Wakapolri Hanya Dikuasai Oleh Angkatan 1974 Saja ? Demi Terwujudnya Regenerasi, Posisi Wakapolri Perlu Diganti !

TULISAN UTAMA DI WWW.KATAKAMI.COM

  

Silahkan mengakses juga BLOG KATAKAMI di (KLIK saja URL ini) http://www.redaksikatakami.wordpress.com , http://www.theblogkatakami.wordpress.com  dan  http://www.leblogdekatakami.wordpress.com

 

Jakarta 11 Mei 2009 (KATAKAMI) Mutasi jabatan Wakapolri dari Komjen Adang Darajatun kepada Komjen Makbul Padmanegara dilakukan berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri No 1206/XII/2006 dan Skep Kapolri No 733/XII/ 2006 tertanggal 21 Desember 2006. Artinya, sudah hampir 2,5 tahun Makbul menduduki jabatan Wakapolri. Lalu jika jabatan strategis ini tetap dipercayakan kepada Makbul sampai ia memasuki masa pensiun maka tidak akan ada regenerasi di tubuh Polri sampai memasuki awal tahun 2010.

   

Sumber KATAKAMI menyebutkan bahwa sebenarnya saat Jenderal BHD diangkat menjadi Kapolri pada bulan Oktober 2008, Komjen Makbul akan ditempatkan menjadi Dirjen Bea Cukai tetapi karena patut dapat diduga Komjen Makbul menggunakan taktik mengajukan permohonan pengunduran diri maka jabatan WAKAPOLRI sukses tetap dipegang sampai saat ini.

Yang menjadi pertanyaan adalah kalau kedua kursi pimpinan itu hanya dikuasai oleh satu angkatan saja, maka mau dibawa ke mana profesionalisme dan proses regenerasi yang berkesinambungan didalam tubuh POLRI ?

POLRI bukan cuma milik angkatan 1974 ! Jangan rakus dong, masak diborong semua untuk angkatan 1974 saja ?

Dengan arti kata, regenerasi di tubuh POLRI akan macet dan mengalami penyumbatan akut sepanjang tahun 2009 ini sebab Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri resmi memasuki masa pensiun per tanggal 1 November 2009 dan Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara resmi memasuki masa pensiun per tanggal 1 Januari 2010.

Pertanyaannya adalah apakah kursi Tri Brata 1 dan Tri Brata 2 akan tetap diborong, dikuasai dan didominasi sepenuhnya oleh Angkatan 1974, tanpa ada setitikpun celah bagi berjalannya proses regenerasi ?

BHD dan Makbul sama-sama angkatan 1974. Idealnya adalah jika Kapolri datang dari angkatan 1974, maka sebaiknya Wakapolri diambil dari angkatan 1975. Sehingga, “merit system” dan proses regenerasi memang berjalan di dalam tubuh POLRI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla perlu mempertimbangkan agar seluruh penyumbatan dalam proses regenerasi pada struktur kepemimpinan di tubuh POLRI ini perlu dibuka.

Dalam hal ini, posisi Wakapolri sudah saatnya untuk diganti dan diberikan kepada Perwira Tinggi POLRI yang menjadi representasi terwujudnya proses regenerasi dalam tubuh POLRI.

 

 

Jika Makbul datang dari angkatan 1974 maka kandidat Wakapolri yang terbaik untuk ditempatkan sebagai pengganti adalah Komjen Jusuf Manggabarani (1975).

 

Saat ini tidak ada Perwira Tinggi POLRI yang sangat amat menonjol kredibilitasnya, kecuali hanya Komjen Jusuf Manggabarani (yang menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum POLRI).

 

Dibutuhkan Pejabat Utama POLRI yang tidak berpihak, netral, bersih, lurus dan punya kapabilitas yang sangat tinggi. Semua kriteria itu ada dalam diri Komjen Jusuf Manggabarani.

 

Mendekati penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2009 tanggal 8 Juli mendatang, INDONESIA membutuhkan Pejabat-Pejabat POLRI yang tidak berpihak, netral, bersih, lurus, jujur dan punya kapabilitas yang tinggi.

 

Dan satu lagi, ini yang terpenting, TIDAK TERLIBAT dalam kasus pelanggaran hukum apapun di masa lalu dan masa kini. Apalagi jika patut dapat diduga, menjadi beking bandar dan mafia narkoba sindikat internasional misalnya. Cacat cela dalam rekam jejak seperti ini, sudah tak pantas untuk menjadi Pejabat apapun dalam struktur kepemimpinan POLRI sebab tempat yang terbaik bagi perwira tinggi model busuk seperti ini adalah di dalan jeruji besi alias di dalam PENJARA (Rutan).

 

 

Walau kini tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah turun drastis karena patut dapat diduga kepemimpinan BHD membuat POLRI menjadi sangat tidak netral, tetapi tampaknya Jenderal BHD akan dipertahankan.

 

Alasannya, ya karena patut dapat diduga POLRI memang diharapkan untuk tetap tidak netral dalam Pilpres 2009 mendatang.

 

Fakta yang menunjukkan bahwa Wakapolri Makbul Padmanegara sudah menduduki jabatan sebagai orang nomor 2 di POLRI selama hampir 2,5 tahun adalah sesuatu yang mutlak menjadi bahan pertimbangan.

 

2,5 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Ia sudah bekerja untuk 2 Kapolri yaitu pada era Jenderal Sutanto dan kini pada era Jenderal BHD.

 

Presiden SBY dan Wapres JK sangat tidak bijaksana dan bisa dituding sebagai biang kerok terhadap mampetnya proses regenerasi dalam struktur kepemimpinan POLRI, jika mempertahankan Makbul terus bertahan dalam posisi tersebut sampai memasuki masa pensiun per tanggal 1 Januari 2010 mendatang.

 

Atas nama asas keadilan dan demi terciptanya proses regenerasi yang berkesinambungan didalam tubuh POLRI, maka diharapkan Makbul bisa legowo mengiklaskan kursi jabatannya yang empuk itu.

 

Siapapun juga pasti akan tergiur dan tetap berambisi untuk terus menguasai kursi jabatannya yang empuk.

 

Maka tidak heran jika patut dapat diduga ada yang sengaja berusaha membawa dan menyeret agar POLRI menjadi tidak netral misalnya. Istilah guyonnya, lagi enak-enakan begini, masak mau dicopot.

 

“Enak aja lu, gue betah tauk !!!”

 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah tidak bisa membiarkan proses regenerasi di instansi manapun menjadi mandek atau tersumbat. Tidak ada urusan dengan kebetahan atau ambisi membludak dari pejabat lama untuk tetap menguasai jabatan tersebut.

 

Didalam sebuah negara, sistem harus tetap bekerja dengan baik dan natural.

 

Sehingga, tidak kemauan atau ambisi orang per orang yang didahulukan. Demi kebaikan POLRI, proses regenerasi itu harus dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya.

 

Sudah saatnya Angkatan 1975 diberi jalan dan diberi tempat untuk menduduki kursi pimpinan di tubuh POLRI.

 

Kalau semua hanya dikuasai oleh Angkatan 1974, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul tudingan sinis dari sana-sini yaitu yang berbunyi “Rakus Amat Lu, Semua Lu Borong Sendiri !”.

 

Disinilah dibutuhkan sikap kenegarawan dan rasa tanggung-jawab yang besar dari SBY – JK untuk mendukung terwujudnya proses regenerasi di tubuh POLRI.

 

Jangan biarkan POLRI bernasib tragis ibarat saluran yang mampet aliran airnya. Dan penyumbatan saluran itu, tentu akan sangat berpengaruh pada kinerja POLRI secara keseluruhan.

 

Siap, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, anda berdua akan sama-sama maju dalam Pilpres 2009 sebagai kandidat CAPRES. Lepas dari agenda politik dari anda berdua, POLRI tetap harus mandiri dan profesional.

 

Jangan terlena atau hanyut dalam urusan politik presktis. Dan POLRI diterlantarkan dari perhatian dan kepedulian yang sangat tinggi dari pemerintah.

 

Sudah saatnya Komjen Makbul diganti oleh Angkatan yang lebih muda, sehingga tidak semua kursi pimpinan yaitu kursi Kapolri dan Wakapolri diborong semua oleh Angkatan yang sama.

 

Kalau mau jujur, Kapolri BHD juga pantas untuk diganti karena kinerja POLRI menjadi tidak bersinar. Lihatlah kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Tidak pernah ada dalam sejarah POLRI, ada keterlibatan POLRI yang sangat memalukan seperti ini. Walaupun dugaan keterlibatan itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh INSTITUSI POLRI. Tetapi nama baik, citra dan kehormatan POLRI sudah sangat tercemar. Dan itu adalah kegagalan KAPOLRI BHD.

 

Paling tidak, inilah yang disampaikan oleh Adhie Massardi selaku Mantan Jurubicara Kepresidenan di era Gus Dur.

 

Lalu lihatkan kasus diloloskannya bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS sebanyak 3 kali berturut-turut. Tidak ada di negara manapun di dunia ini, ada bandar dan mafia narkoba yang diloloskan justru oleh aparat kepolisian. Patut dapat diduga, bandar narkoba MONAS dibekingi dan diloloskan dari jerat hukum oleh sejumlah oknum perwira Tinggi POLRI. Dan pada saat kasus Monas ini terjadi, yang menjadi Kabareskrim Polri adalah BHD.

 

Sehingga, tidak ada hal yang istimewa untuk menjadi alasan mempertahankan Jenderal BHD sebagai Kapolri. Apalagi saat ini, kursi sebagai Kapolri dan Wakapolri sama-sama dikuasai oleh angkatan 1974 saja. Semua dari kedua kursi pimpinan itu dikuasai oleh angkatan 1974. Darimana ada cerita monopoli seperti itu ?  

 

Harus ada keadilan dan pemberian kesempatan kepada angkatan yang lebih muda. Dan figur yang terbaik dan satu-satunya pilihan yang dinilai sangat cakap untuk menjadi Wakapolri (bahkan menjadi Kapolri) yaitu Komjen. Jusuf Manggabarani.

 

Ia tidak memihak kepada orang per orang. Siapapun atasan di POLRI, Jusuf Mangga loyal kepada NEGARA & INSTITUSI POLRI. Dan ia datang dari angkatan yang lebih muda dari Kapolri BHD yaitu dari angkatan 1975.

 

Lihatlah TNI, saat ini sudah dipimpin oleh Angkatan 1975 (Jenderal Joko Santoso).

 

Hanya POLRI yang ibaratnya masih ketinggalan kereta api. Janganlah membiarkan POLRI seakan tertinggal jauh di belakang, disaat INSTANSI lainnya sudah jauh lebih dinamis pergerakan dan perkembangannya.

 

Saat Presiden SBY mendapat masukan tentang nama-nama yang dinilai cakap untuk menjadi Pimpinan POLRI, nama Komjen Jusuf Manggabarani termasuk nama yang diusulkan sebagai alternatif utama.

 

Ia figur yang bersih, lurus dan sangat cerdas. POLRI harus berbangga hati memiliki seorang Perwira Tinggi yang sebersih, seluruh dan secerdas Jusuf Manggabarani.

 

Ia tegas kepada polisi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Gaya kepemimpinan Jusuf Mangga adalah gaya yang menganut sistem tegak lurus. Artinya, POLISI diharapkan menjalankan tugasnya dengan sangat baik, jujur, adil dan profesional.

 

Kejujuran Jusuf Mangga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan POLRI. Itu sebabnya, jangan berharap akan menemukan aset-aset kekayaan yang ilegal atau menggunung luar biasa dari kehidupan Jusuf Mangga.   Dalam hidupnya, Jusuf Mangga hanya tahu satu hal yaitu bekerja, bekerja dan bekerja.

 

Tanpa bermaksud menyinggung perasaan atau menyakiti hati Komjen Makbul Padmanegara, mohon maaf, kami akan berpikiran dan berpegangan pada satu hal saja yaitu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

 

POLRI harus tetap didukung dan dibantu untuk menjadi INSTANSI yang reformis, dinamis dan tetap menghormati asas keadilan dalam perwujudan proses regenerasinya.

 

(MS)

 

LAMPIRAN TULISAN :

 

THE RISING STAR ITU BERNAMA KOMJEN JUSUF MANGGABARANI 

 

 

Oleh : Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi

Dimuat pertama kali akhir Desember 2008

JAKARTA DESEMBER 2008 (KATAKAMI)  Ada seseorang yang menarik untuk dicermati dan diperhatikan di dalam struktur kepemimpinan POLRI dibawah kepemimpinan KAPOLRI Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Seseorang yang dinilai “bersih” dan sangat berintegritas tinggi.

 “The Rising Star” adalah sebutan yang rasanya cocok sekali untuk Perwira Tinggi Angkatan 1975 ini.

 

Siapakah dia ?

 

Bagi yang mengenal Perwira Tinggi yang satu ini, rata-rata akan berpendapat sama yaitu wajah Jusuf Mangga nyaris “tidak ada ekspresi”.

 

Sehingga, sangat tidak jelas apakah ia sedang marah atau berkelakar. Sebab, wajahnya akan tetap dingin. Suaranya juga khas, nyaring dengan intonasi yang sangat “Makassar”. Nyaris tidak ada wartawan yang bisa “berakrab ria” dengan Jusuf Mangga.

 

 

Sebenarnya Jusuf Mangga terbuka pada wartawan yang biasa meliput di Lingkungan Mabes Polri.

 

Pada sebuah kesempatan, seorang wartawati dari sebuah Radio Berita terkemuka ini melihat sosok Jusuf Mangga sedang melintas, dia angsung berlari mendekati Irwasum yang pernah menjadi Kepala Divisi Propam Polri.

 Reporter Radio tersebut “mencolek” pelan punggung Jusuf Mangga.

 

Spontan Jusuf Mangga berhenti berjalan dan berbalik badan. Ia menatap tajam pada sang wartawati dengan wajahnya yang “tak ada ekspresi”.

 

“Ada apa kau ?” tanya Jusuf Mangga.

 

“Anu pak, mau tanya … ” jawab si wartawati gelagapan. 

 

“Apa yang mau kau tanya ?” tanya Jusuf Mangga.

 

” Aduh … maaf Pak, saya jadi lupa !” jawab si wartawati lugu.

 

Beberapa orang wartawan lainnya yang juga ada didekat wartawati tadi langsung tertawa terbahak-bahak.

 

“Grogi dia Pak, gara-gara lihat muka Bapak” celetuk wartawan lain.

 

Jusuf Mangga jadi ikut tertawa dan tidak lama kemudian pergi meninggalkan kerumunan wartawan.

 

Ketika Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri membuka Latihan Gabungan Anti Teror TNI – Polri beberapa waktu lalu di Lapangan Bhayangkari Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, KATAKAMI.COM menyapa Irwasum Jusuf Mangga yang terlihat berjalan sendirian.

 

“Selamat siang Pak Jusuf Mangga, saya Mega Simarmata dari Situs Berita KATAKAMI.COM. Saya mau berkenalan Pak. Walaupun sebenarnya saya agak “ngeri” lihat wajah Bapak,” kata KATAKAMI.COM seraya menyampaikan guyonan untuk mencairkan suasana.

 

“Ah, kenapa ngeri, tak kenal maka tak sayang, begitu kata orang,” jawab Jusuf Mangga sambil menjabat tangan KATAKAMI.COM.
 

 

Komjen Jusuf Mangga, sejak hampir 3 pekan ini memimpin Tim Pemeriksaan untuk kasus rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bandar narkoba Liem Piek Kiong alias Monas (yang ditangkap November 2007 di Apartemen Taman Anggrek dengan barang bukti 1 juta Pil Ekstasi).

 

Kasus ini kembali menggemparkan ! 

 

Bagaimana tidak gempar semuanya, setelah terbongkar dan ketahuan bahwa ternyata si bandar narkoba MONAS, hanya dijadikan SAKSI dalam kasus Taman Anggrek.

 

Terakhir, Majelis Hakim sudah menjatuhkan vonis MATI kepada 3 orang terdakwa dalam kasus ini (salah seorang diantaranya adalah isteri dari bandar narkoba MONAS, yaitu Cece yang saat ini masih ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur).

 

Bandar narkoba MONAS, dalam BAP bisa-bisanya justru dibuat terpisah kasusnya yaitu kasus kepemilikan 1 gram Sabu dengan vonis HANYA 1 tahun penjara saja pada bulan Juni 2008.

 

Padahal saat penangkapan, MONAS ada di lokasi dan barang bukti sebanyak 1 juta Pil Ekstasi itu disinyalir adalah “dagangannya” bandar narkoba MONAS. Apalagi beredar kabar kuat di tengah masyarakat bahwa bandar narkoba MONAS ini memang memiliki beking “sangat kuat, licin dan licik” yaitu oknum Perwira Tinggi Polri.

 

Setelah terungkap dugaan rekayasa BAP yang sangat memalukan ini, KAPOLRI Jenderal BHD memerintahkan Irwasum Jusuf Mangga untuk melakukan pemeriksaan secara intensif.

 

Jusuf Mangga memang dikenal sangat sulit memberikan bocoran terkait hasil sementara pemeriksaan itu.

 

Termasuk ketika ada kabar yang beredar bahwa sudah ada 60 orang Polisi yang diperiksa terkait kasus ini, baik Polisi di Direktorat Polda Metro Jaya atau di Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri.
 

 

“Pak, itu kabarnya sudah ada 60 orang yang diperiksa ?” tanya seorang wartawan kepada Jusuf Mangga dalam sebuah kesempatan.

 

“Ah, tenang saja kau, jangan tanya-tanya. Semua sedang berjalan pemeriksaan,” jawab Jusuf Mangga dengan ekspresi wajah yang tetap “datar-datar saja”.

 

Turun tangannya Jusuf Mangga memeriksa kasus ini, kabarnya membuat “panas dingin” sejumlah Polisi. Bisa jadi, bukan karena polisi ini terlibat tetapi “rekam jejak” Jusuf Mangga yang memang dikenal sangat bersih, lurus dan disiplin, membuat banyak polisi salah tingkah jika berhadapan dengan Jusuf Mangga.
 

 

Selama ini, ada suara-suara miring yang menyebutkan bahwa Jusuf Mangga adalah orangnya Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Selain karena sama-sama memiliki nama depan Jusuf, keduanya juga sama-sama berasal dari Makassar. Ada juga yang menyebutkan bahwa Jusuf Mangga adalah orangnya Mantan Kapolri Sutanto.

 

Suara-suara seperti tadi sangat tidak beralasan dan jelas tidak benar ! 

 

Jusuf Mangga, bukan orangnya siapa-siapa.

 

Ia loyal kepada bangsa dan negara. Bukan kepada orang perorang. Ia hanya tahu satu hal bahwa sebagai seorang Polisi, maka ia harus bertugas sebaik-baiknya dengan seluruh totalitas dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negaranya.

 

Tentu saja, Jusuf Kalla harus menghubungi Jusuf Mangga, yaitu saat memanasnya situasi di Poso beberapa tahun silam.

 

Pada saat itu, sumber KATAKAMI.COM di Lingkungan Istana Wapres menceritakan bahwa memang harus Jusuf Mangga yang dihubungi karena Perwira Tinggi ini yang disegani dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai di Poso.

 

Tanpa sepengetahuan siapapun, kabarnya Jusuf Mangga yang ditugaskan merapat ke Poso untuk berdialog dan merangkul Pihak-Pihak yang bertikai. Terbukti bahwa penugasan terhadap Jusuf Mangga itu berhasil sebab kehadirannya di terima oleh Tokoh-Tokoh disana.

 

Dan kalau mau jujur, yang dikabarkan dekat dengan Wapres Jusuf Kalla sebenarnya bukan Jusuf Manggabarani tetapi Wakapolri Komjen. Makbul Padmanegara.

 

Jusuf Mangga, juga bukan orangnya Sutanto !

 

Terbukti lewat sebuah rapat Wanjak untuk menentukan posisi-posisi strategis yang akan mendapatkan promosi atau mutasi,  kabarnya Jusuf Mangga berani dan memang bisa menyampaikan beberapa masukan yang objektif terhadap figur yang kabarnya “dititipkan” oleh Sutanto.

 

Artinya, Jusuf Mangga adalah pribadi yang tahu menempatkan diri.

 

Sebagai bawahan, siapapun atasannya, maka ia wajib menghormati dan tunduk kepada sang atasan.
 

 

Dan itulah yang dilakukan oleh Jusuf Mangga !

 

Dibalik wajahnya yang memang dikenal “tidak berekspresi” karena sangat dingin dan datar-datar saja dalam semua situasi, Jusuf Mangga adalah figur Polisi yang sangat cakap, kredibel, jujur, tegas, keras, profesional dan total bekerja sebagai abdi negara yang penuh dedikasi.

 

Lewat sebuah kesempatan yaitu saat Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan jajaran jajarannya dengan Komisi III DPR-RI, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan sempat menyampaikan komentar yang mengundang “senyuman” di wajah Jusuf Mangga yang duduk di deretan kursi terdepan bersama para Pejabat Teras Mabes Polri.

 

“Saya berbahagia sekali hari ini, selain karena seluruh Kapolda hadir dalam Rapat Dengar Pendapat kali ini. Saya lihat ada Pak Irwasum ini tersenyum. Wah, senang rasanya kalau bisa melihat Pak Irwasum tersenyum. Biasanya sulit melihat senyuman Pak Irwasum,” kata Trimedya Panjaitan.

 

Semua yang hadir dalam ruangan itu, termasuk Kapolri BHD dan Irwasum Jusuf Mangga serta semua wartawan yang juga hadir meliput RDP itu, ikut tertawa mendengarkan komentar Ketua Komisi III ini.

 

Jusuf Mangga, sosok yang pantas dipercaya dan diberi kepercayaan yang jauh lebih tinggi.

 

Ada suara-suara yang mengatakan bahwa setelah Presiden SBY sukses melakukan regenerasi kepemimpinan Polri dengan mengganti Kapolri dari Sutanto kepada Bambang Hendarso Danuri, kini regenerasi selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan pada lapisan kedua di Mabes Polri.

 

Jusuf Mangga, dinilai cakap dan memang pantas untuk menjadi Tri Brata-2 atau Wakapolri, untuk menggantikan Komjen. Makbul Padmanegara (Angkatan 1974).

 

Disandingkannya, BHD dari Angkatan 1974 dan Jusuf Mangga dari Angkatan 1975 dalam memimpin POLRI, diharapkan mampu untuk membawa Polri ke arah yang jauh lebih baik, profesional dan lebih berprestasi.

 

Dan diharapkan, hendaknya jangan ada lagi yang mengatakan bahwa Jusuf Mangga adalah orangnya si A, si B atau si C.

 

Menilai seseorang tidak bisa dari permukaan kulit saja.

 

Semua harus didalami dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam rekam jejak pengabdiannya sebagai seorang Polisi, Jusuf Mangga sudah terbukti hanya loyal kepada satu saja yaitu mengabdi dengan penuh totalitas dan loyalitas kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

 

Jusuf Manggabarani, “The Rising Star” yang sulit dicari pada era kekinian.

 

Era dimana, Indonesia memerlukan figur yang cakap, bersih, lurus, tegas, keras, profesional dan memiliki integritas tinggi dalam mengabdikan dirinya. Dan sosok Jusuf Mangga, adalah sosok yang memenuhi kriteria itu.

 

Indonesia tak perlu memaksa Jusuf Mangga untuk tersenyum tanpa henti agar wajahnya tak lagi disebut “tanpa ekspresi”.

 

Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah kinerja dari sang Irwasum ini agar terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sehingga kepemimpinan POLRI dibawah kendali Kapolri Jenderal BHD memang dapat menjadi POLRI yang humanis tetapi penuh ketegasan.

 

 

(MS)

 

<< kembali

Filed under: Uncategorized, , ,

Blog Stats

  • 89,525 hits
Desember 2016
S S R K J S M
« Mei    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arsip

TULISAN UTAMA DI KATAKAMI